SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin memimpin rapat evaluasi desa dampingan 2021 dan rencana desa dampingan 2022 di Gradhika Bhakti Praja yang diikuti Bupati/Walikota se Jawa Tengah, Jumat (4/3/2022).
Dalam paparannya Wakil Gubernur mengatakan untuk menanggulangi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah diperlukan adanya evaluasi secara menyeluruh, berkaitan dengan program pendampingan desa miskin yang dilakukan di Jateng.
Dengan begitu, dana yang digunakan sebagai instalasi listrik, jambanisasi, pembangunan unit RTLH, jalan desa, pengelolaan sampah, pelatihan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat disokong mengunakan dana APBD Provinsi Jateng, APBD Kabupaten, BLUD, Baznas, UPZ, Dana Desa, DAK, Kemen PUPR dan Dana CSR.
Taj Yasin menjelaskan, terkait kemiskinan yang ada di kota dan desa bisa di inventarisasi dan pendamping memiliki pedoman yang sama untuk dipedomani bersama terkait kriteria DTKS. Karena menurutnya, program pendampingan desa miskin tidak hanya melakukan pembangunan fisik saja tetapi juga pemberdayaan masyarakat desanya.
Menyikapi hal itu, Bupati Kudus HM Hartopo berkata akan mengerahkan seluruh OPD terkait untuk melayani masyarakat hingga kelas RT/RW apalagi dimana saat masa pandemi saat ini anggaran harus dimaksimalkan.
Untuk itu dirinya menggagas kembali program Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yakni jogo tonggo untuk mengatasi keterbatasan di bidang penyakit menular, serta membantu desa di kabupaten Kudus dengan mengembangkan masyarakat melalui teknologi mutahir masa kini seperti marketplace, e-commerce, wisata hingga UMKM untuk meningkatkan hajat hidup masyarakat. (Adi)
